Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Financial Technology (Fintech) dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Normatif

Abstrak

Perkembangan layanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan peningkatan inklusi keuangan. Di sisi lain, pemrosesan data pribadi pengguna dalam skala besar menimbulkan berbagai risiko hukum, terutama penyalahgunaan data, akses tanpa hak, kebocoran data, serta pemanfaatan data di luar persetujuan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak privasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem Fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna Fintech serta mengkaji pengaturan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna Fintech diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi kewajiban memperoleh persetujuan yang sah, penerapan prinsip pemrosesan data yang transparan, pembatasan tujuan penggunaan data, penerapan standar keamanan informasi, serta pemenuhan hak-hak subjek data. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang melengkapi kerangka pengaturan sektor jasa keuangan digital dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya harmonisasi regulasi sektoral, tantangan pengawasan, serta kebutuhan penguatan kepatuhan penyelenggara Fintech terhadap prinsip tata kelola pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinkronisasi regulasi, efektivitas pengawasan, serta peningkatan kepatuhan penyelenggara Fintech guna mewujudkan perlindungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pengguna layanan keuangan digital.