PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELAIKLAUTAN KAPAL DALAM RANGKA KESELAMATAN PELAYARAN

Abstrak

Keselamatan pelayaran merupakan aspek fundamental dalam transportasi laut yang erat kaitannya dengan kelaiklautan kapal. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada moda transportasi laut, sehingga isu kelaiklautan kapal memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan jiwa, kelancaran distribusi logistik, dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kelaiklautan kapal di Pelabuhan Cirebon serta dampaknya terhadap keselamatan pelayaran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan data empiris hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon. Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur kelaiklautan kapal secara normatif sudah cukup memadai, tetapi implementasinya belum optimal. Temuan utama meliputi kondisi teknis kapal yang banyak bermasalah, peralatan keselamatan yang tidak layak, keterbatasan sumber daya manusia syahbandar, serta rendahnya kesadaran hukum pemilik kapal. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya risiko kecelakaan laut yang mengakibatkan kerugian material, korban jiwa, dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat konsep compliance gap dalam hukum maritim Indonesia, serta implikasi praktis berupa rekomendasi perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan, pemanfaatan teknologi modern, dan sosialisasi hukum berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum kelaiklautan kapal membutuhkan sinergi antara aspek normatif dan empiris agar tujuan pelayaran yang aman, tertib, dan berkelanjutan dapat tercapai.