KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MODUS PENIPUAN ONLINE MELALUI APLIKASI WHATSAPP

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang transaksi dan interaksi sosial melalui media elektronik. Namun demikian, kemajuan tersebut juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penipuan online. Penipuan online semakin marak terjadi dengan berbagai modus operandi yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana penipuan online di Kota Cirebon serta mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam penanganan tindak pidana penipuan online oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan paradigma yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris terbatas sebagai pelengkap, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan online di Kota Cirebon memiliki berbagai bentuk modus operandi, antara lain penipuan jual beli online, penipuan investasi, penipuan arisan online, serta penipuan yang mengatasnamakan lembaga atau pihak tertentu. Modus-modus tersebut umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan korban melalui media elektronik, khususnya aplikasi pesan instan dan media sosial. Dalam praktik penegakan hukumnya, aparat penegak hukum masih banyak menggunakan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penjeratan pelaku, dengan pertimbangan efisiensi pembuktian dan kemudahan penerapan hukum. Selain itu, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami pembaruan pada tahun 2024 masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur delik yang memerlukan keterlibatan ahli. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Kota Cirebon cenderung mengombinasikan hukum pidana konvensional dengan ketentuan hukum siber secara selektif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana penipuan online di Kota Cirebon memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat agar upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan online dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.