Kajian Hukum Prosedur Persyaratan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Pada Prespektif Kepastian Hukum

Abstrak

Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait prosedur dan persyaratan penerima bantuan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan penafsiran terhadap kriteria rumah tidak layak huni, mekanisme pengajuan, serta penetapan penerima bantuan sering kali memicu ketidakadilan dan konflik di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum prosedur persyaratan RUTILAHU dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan program RUTILAHU. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kepastian hukum dalam prosedur dan persyaratan RUTILAHU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prosedur dan persyaratan RUTILAHU telah diatur dalam berbagai regulasi, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum. Ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik, kurangnya transparansi, serta lemahnya standar operasional dalam proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan program RUTILAHU dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.