PERAN TNI-AD DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME SECARA HUMANIS (STUDI KASUS KABUPATEN CIREBON)

Abstrak

Isu terorisme di Indonesia masih menjadi ancaman serius yang menuntut pendekatan multidimensional. Di luar peran aparat penegak hukum, TNI AD memiliki posisi strategis dalam melakukan pencegahan berbasis intelijen teritorial. Kabupaten Cirebon dipilih sebagai locus penelitian karena memiliki konsentrasi napiter dan eks-napiter terorisme yang cukup tinggi serta dinamika sosial-keagamaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik TNI AD dalam pencegahan terorisme sekaligus menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif yang ada. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan temuan lapangan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut diwujudkan melalui deteksi dini, pembinaan wilayah, dan edukasi masyarakat, dengan bukti empiris bahwa 83,3% eks-narapidana berhasil berbaur kembali, meskipun masih terdapat 16,7% yang menolak reintegrasi. Ada pun kesenjangan antara UU No. 34 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2018, dan UU No. 17 Tahun 2011 dengan praktik di lapangan yang belum memiliki aturan teknis memadai terkait koordinasi TNI–Polri–BNPT. Kontribusi TNI AD dinilai efektif secara empiris, namun membutuhkan reformulasi regulasi agar pelibatan TNI AD dalam pencegahan terorisme lebih terarah, terukur, dan tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.