KAJIAN HUKUM TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI LINMAS DALAM PENYELENGARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Abstrak

Masyarakat belum mengetahui dan memahami akan tugas pokok serta fungsi dari Linmas itu sendiri sehingga ketika terjadi suatu peristiwa masyarakat seringkali binggung itu adalah tugas dan kewenangannya siapa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi petugas Linmas, konsekuensi hukum terhadap pelanggaran tugas pokok dan fungsi petugas Linmas berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Pendektan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sinpulannya adalah Tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat diatur dalam Pasal 27 Permendagri No. 26 Tahun 2020, Linmas bertugas untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan; membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; membantu upaya pertahanan negara; membantu pengamanan objek vital; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas; dan membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Konsekuensi Hukum jika anggota Linmas tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka akan diberhentikan sebagai anggota Linmas, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (5) huruf f.