Kajian Hukum Penggunaan Ganja Medis untuk Pasien Guna Memperoleh Kesehatan

Abstrak

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 serta instrumen hak asasi manusia. Namun, pengaturan narkotika di Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I yang dilarang untuk kepentingan medis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dengan kebutuhan pasien terhadap terapi alternatif berbasis ganja medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, menggabungkan data primer (wawancara, FGD, studi kasus) dan data sekunder (peraturan, literatur, dan hasil penelitian internasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien, meskipun terdapat bukti medis internasional yang mendukung efektivitas ganja medis dalam menangani epilepsi, kanker, autisme, maupun gangguan tidur. Analisis teori Perlindungan Hukum, Keseimbangan, dan Utilitarianisme menegaskan urgensi kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam pencegahan penyalahgunaan dengan hak pasien memperoleh pengobatan. Penelitian ini merekomendasikan model kebijakan bertahap yang dimulai dari riset akademik, uji klinis, hingga distribusi terbatas di bawah pengawasan pemerintah, sehingga regulasi ganja medis di Indonesia lebih adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien.