KONSEP KEWENANGAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS OTONOMI DAERAH

Abstrak

Pemenuhan hak atas pangan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat akibat disrupsi global dan laju konversi lahan pertanian di daerah. Kondisi ini diperparah oleh adanya benturan regulasi sektoral dan keterbatasan ruang diskresi bagi pemerintah daerah dalam mengelola pangan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kewenangan hukum pemerintah daerah serta mengkaji orientasi politik hukum nasional dalam penyelenggaraan ketahanan pangan guna mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan berbasis otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat otonomi daerah menghendaki urusan pangan dikelola sebagai kewenangan strategis-regulatif, bukan sekadar urusan administratif-implementatif yang kaku. Namun, pergeseran politik hukum nasional yang berorientasi pada liberalisasi ekonomi dan kemudahan investasi telah mereduksi kewenangan daerah dan melemahkan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut berdampak pada marginalisasi kelompok petani lokal akibat tidak sinkronnya hukum hulu dan hilir. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan konstruksi ideal berupa reformulasi hukum yang responsif dan integratif. Pemerintah daerah bersama DPRD harus diberikan kewenangan absolut untuk menetapkan zonasi ekologis lahan abadi, melindungi budaya hukum petani lokal, serta menginstitusikan hak atas pangan (right to food) secara nyata melalui Peraturan Daerah demi mewujudkan kemandirian pangan nasional yang kokoh dari tingkat lokal.