Kajian Hukum Pelanggaran Hak Cipta Musik atau Lagu Dalam Bentuk Layanan Publik (Konser) Yang Bersifat Komersil (Studi Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA Jkt.Pst)

Abstrak

Pelanggaran hak cipta musik atau lagu dalam bentuk layanan publik, seperti konser komersial, merupakan salah satu isu hukum yang penting di Indonesia, khususnya terkait hak ekonomi pencipta. Kasus Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024 menunjukkan adanya penggunaan lagu ciptaan penggugat oleh artis dan penyelenggara konser tanpa izin dan pembayaran royalti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peraturan sistem pembayaran royalti penggunaan manfaat hak cipta atau hak terkait dalam pertunjukan konser secara komersil, dan (2) pertimbangan majelis hakim dalam Putusan  PN Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA Jkt.Pst.

Dalam analisis yuridis normatif, penelitian menelaah undang-undang, peraturan pemerintah, dan mekanisme royalti nasional, termasuk UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, serta praktik pengelolaan royalti melalui LMKN. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kepatuhan hukum pihak-pihak yang terlibat dan konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip hukum hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis pelanggaran hak cipta musik atau lagu dalam bentuk layanan publik berupa konser yang bersifat komersial, dengan fokus pada Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024. Studi ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus, menelaah amar putusan, pertimbangan majelis hakim, serta dasar hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu dalam konser komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan wajib dibayar royalti berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 serta mekanisme LMKN. Majelis hakim menegaskan bahwa baik penyanyi sebagai performer maupun penyelenggara konser memiliki tanggung jawab hukum bersama, dan ganti rugi dapat ditentukan secara proporsional sesuai tarif royalti yang berlaku. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan preseden penting bagi perlindungan hak cipta di Indonesia, sekaligus menegaskan kewajiban setiap pihak yang memanfaatkan karya cipta untuk kegiatan komersial.