PRAKTIK KEBIJAKAN NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR : STUDI KASUS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN

Abstrak

Tindak pidana pencurian air di wilayah Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terus mengalami peningkatan dan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat dari kelompok ekonomi lemah. Regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, hanya menekankan pendekatan penal melalui ancaman pidana atau denda, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku serta tidak memberikan ruang bagi penyelesaian non penal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan penerapan kebijakan non penal serta menganalisis praktik pelaksanaannya dalam penanganan tindak pidana pencurian air di wilayah Perumda Air Minum Tirta Kamuning. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris berupa wawancara dengan Kepala Cabang Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kamuning. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen internal perusahaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan kerangka normatif dengan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan menjadi pendorong utama terjadinya pencurian air. Pendekatan penal dinilai tidak efektif karena berpotensi memperburuk kondisi sosial masyarakat dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Sebaliknya, praktik non penal seperti mediasi, pemberdayaan, skema keringanan pembayaran, dan penyuluhan hukum terbukti lebih humanis, adaptif, dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat serta perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan formal mengenai ruang kebijakan non penal dalam Peraturan Daerah agar implementasinya memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara optimal.