TANGGUNG JAWAB HUKUM KOMITE MEDIK ATAS KELALAIAN PELAKSANAAN KREDENSIAL DOKTER STUDI KASUS DOKTER GADUNGAN DI RS PHC SURABAYA

Abstrak

Kredensial merupakan mekanisme penting dalam menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien melalui verifikasi kompetensi, legalitas, serta rekam jejak profesional dokter sebelum diberikan kewenangan klinis. Dalam praktiknya, proses ini sering mengalami kelemahan, terutama ketika dilakukan secara administratif tanpa verifikasi mendalam. Kasus dokter gadungan di RS PHC Surabaya menjadi contoh nyata kegagalan sistem kredensial yang memungkinkan individu tanpa kualifikasi menjalankan praktik kedokteran, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pasien dan akuntabilitas rumah sakit. Kondisi ini menegaskan perlunya analisis mendalam terkait tanggung jawab Komite Medik sebagai pelaksana utama kredensial.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bentuk kelalaian Komite Medik dalam melaksanakan kredensial dokter; kedua, bentuk pertanggungjawaban hukum Komite Medik ketika kelalaian tersebut mengakibatkan malpraktik.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, serta putusan pengadilan terkait malpraktik medis. Analisis dilakukan secara kualitatif deduktif untuk menafsirkan norma hukum mengenai tanggung jawab Komite Medik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Komite Medik terjadi karena tidak dilaksanakannya verifikasi keaslian dokumen, kelalaian dalam riwayat etik dan disiplin, lemahnya penilaian kompetensi, serta pengabaian proses re-kredensial. Kelalaian tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum secara administratif, perdata, pidana, dan etik. Penelitian ini menegaskan bahwa kredensial yang dilakukan dengan prinsip due diligence merupakan bentuk tanggung jawab hukum preventif rumah sakit sekaligus instrumen perlindungan hukum bagi pasien.