KAJIAN HUKUM UNTUK PENEMPATAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Abstrak

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi nasional, tetapi juga terkait erat dengan persoalan perlindungan hukum dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Maraknya praktik penempatan non-prosedural menunjukkan masih adanya celah dalam sistem hukum nasional, sehingga PMI rentan dieksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan penempatan PMI sebagai instrumen hukum dalam upaya pencegahan TPPO. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen internasional yang relevan, dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menemukan rumusan hukum yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui pengaturan perlindungan sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi instrumen penting dalam penindakan terhadap jaringan perekrutan ilegal. Namun, implementasi kedua regulasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum calon PMI, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, strategi pencegahan TPPO harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi nasional, optimalisasi fungsi lembaga pengawas, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta harmonisasi dengan instrumen hukum internasional. Dengan pendekatan demikian, kebijakan penempatan PMI dapat berfungsi efektif tidak hanya sebagai sarana mobilitas tenaga kerja, tetapi juga sebagai benteng perlindungan dari praktik perdagangan orang.