PERWUJUDAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM REGULASI TRANSPLANTASI GINJAL DARI PENDONOR HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN2023 TENTANG KESEHATAN

Abstrak

Transplantasi ginjal dari pendonor hidup merupakan salah satu upaya medis penyelamat jiwa bagi penderita gagal ginjal stadium akhir yang memerlukan perlindungan hukum komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan pendonor hidup dalam transplantasi ginjal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengidentifikasi implementasi asas kepastian hukum dalam praktik transplantasi, serta merumuskan tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip bioetika, dan implementasi praktis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui pengaturan komprehensif mengenai informed consent, persyaratan pendonor, larangan komersialisasi organ, dan mekanisme pengawasan terintegrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas regulasi, keterbatasan koordinasi antarinstansi, kesenjangan sumber daya, dan faktor sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem informasi transplantasi nasional yang terintegrasi untuk memastikan perlindungan optimal bagi pendonor hidup.