PUBLIC VALUE KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 seperti proses pendataan keluarga penerima manfaat, proses verifikasi dan validasi yang tidak optimal, penerima bantuan yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, proses penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan protocol kesehatan. Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses implementasinya melibatkan berbagai level atau tingkat pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 ini berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penelitian ini, penulis fokus untuk mengetahui public value yang tercipta dilingkungan masyarakat Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19. Public value dalam penelitian ini mengacu pada teori Moore tertuang dalam The Strategic Triangel yang terdiri dari 1. Public value, 2. Legitimacy and Support, 3. Operational Capacity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan public value yang tercipta dalam Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19 memiliki kecenderungan kurang baik dan belum optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena proses pendataan yang masih kurang optimal, proses validasi dan verifikasi kurang baik dan banyaknya masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan.