COUNTER-TERRORISM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERORISME ISIS DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Sari

Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Counter-Terrorism/Strategi Kontra-Terorisme Sebagai Upaya Mencegah Teorisme Dan Mengurangi Pengaruh Organisasi Terorisme yakni bahwa Counter-Terrorism sebelumnya menyasar pada kebijakan represif yang cenderung menggunakan hard power dalam melawan kelompok terorisme, dan terbukti masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian saat ini dimunculkan sebagai upaya kontra-terorisme melalui “soft power†dengan apa yang disebut dengan Countering Violent Extrimism. Hal ini  dapat dilihat pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 yakni Undang-Undang ini mendefinisikan cakupan tindak pidana terorisme, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi dan restitusi bagi korban, serta kerja sama Internasional.