Pengaruh Masyarakat Terhadap Formulasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Di Era Demokrasi Digital

Authors

  • Hendri Suwarsono Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33603/publika.v13i2.10981

Keywords:

Masyarakat, Kebijakan Politik, Demokrasi Digital, Partisipasi Politik, Media Sosial

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan ruang partisipasi politik baru yang semakin luas terbuka melalui media sosial. Dalam ruang tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mampu memengaruhi arah kebijakan politik dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap formulasi kebijakan politik di Indonesia pada periode 2015 hingga 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan menelaah literatur akademik, laporan media, serta data empiris terkait dinamika politik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berkontribusi signifikan dalam membentuk opini publik, menggeser agenda politik, dan memberi tekanan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis. Interaksi digital yang intens dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan praktik demokrasi deliberatif. Namun demikian, ruang digital juga menyimpan tantangan serius berupa risiko polarisasi, echo chamber, manipulasi opini oleh buzzer, serta penyebaran disinformasi yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor politik non-formal dengan kekuatan kolektif dalam memengaruhi legitimasi kebijakan publik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan transparansi komunikasi pemerintah menjadi prasyarat penting untuk menjaga ruang demokrasi digital tetap sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.

References

Amal, M. I., Naryoso, A., & Nugroho, A. (2022). Penggunaan media sosial Twitter sebagai media presentasi diri pada preferensi politik. Interaksi Online, 11(1), 527–546. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/37336

Anjar, A., Susilawati, E., Toni, T., Siregar, Z. A., & Yanris, G. J. (2021). Kontribusi media sosial terhadap kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19. Jurnal Education and Development, 9(2), 168–174.

Chaudhuri, S. (2020). Digital Activism and Protest Movements in India. South Asian Journal of Political Studies.

Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). The Internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy. Cambridge University Press.

Dewi, R. (2017). Studi kasus penolakan publik atas kebijakan publik. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 6–12. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165

Fanny, O., & Suroyo, H. (2022). Analysis of Social Media Users Sentiments Against Omnibus Law Based on Hashtags On Twitter. Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 11(1), 197–206.

Fitria, N. J. L. (2023). Pengaruh strategi buzzer dalam amplifikasi pesan kepada publik pada lingkungan demokrasi politik. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 15(1). https://doi.org/10.32734/politeia.v15i1.8724

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press.

Juniartri, I., Saepudin, E. A., Al Nabillah, F., Rohmah, N. M., & Putri, D. M. (2025). Kepemimpinan Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(1b), 2464–2470.

Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 5(1), 23–32.

Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies.

Magriasti, L., Yulanda, A., & Yulhendri, Y. (2023). Pengaruh media sosial terhadap kebijakan ekonomi politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2), 79–86.

Miqdad, M. (2024). Literature review: Buzzer politik dan pengembangan opini di media sosial di Indonesia. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 689–698. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231

Ong, J. C., & Cabañes, J. V. (2019). Architects of Networked Disinformation: Digital Campaigns in the Philippines.

Risnanda, R., Setiyowati, D. N., Kusuma, F. A., Manurung, D. R., & Sulaksono, T. (2025). Peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik terhadap hukum: Studi kasus pengeroyokan oknum BEM di FKIP. Universitas Lampung, Jurnal Ilmu Sosial, 2(2), 1–15. https://doi.org/10.62379/p0fmfg95

Silitonga, N. (2023). Politik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Presiden. Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik, 4(2).

Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. Jurnal Aspikom, 3(3), 379–398. http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123

Wardoyo, C. S. (2024). Implikasi politik demokrasi terhadap perlindungan hak asasi manusia: Studi kasus pengesahan RUU KUHP dan reaksi publik. Journal of Social and Economics Research, 6(2), 447–458. https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.625

Widya, A. R. (2023). Meningkatkan keterlibatan publik secara online di era open government. IPTEKKOM. https://doi.org/10.17933/iptekkom.23.2.2021.185-198

Downloads

Published

2025-10-12

Citation Check