Politik Dan Korupsi: Pasangan Tak Terpisahkan

Authors

  • Dinda Ayu Primasari Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Siska Amelia Vigianti Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Maya Hardianti Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Raliza Berlian Windriani Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Rosalina Pratiwi Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33603/publika.v13i1.10179

Keywords:

politik, korupsi, politik transaksional, biaya politik, tata kelola pemerintahan

Abstract

Penelitian ini membahas keterkaitan erat antara politik dan korupsi di Indonesia, dengan fokus pada maraknya korupsi di kalangan kepala daerah dan anggota legislatif. Tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor terjadinya politik transaksional, di mana pejabat publik terjerat dalam praktik suap, penggelapan dana, serta penyalahgunaan wewenang. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan, mahalnya biaya pencalonan, serta rendahnya integritas partai politik menjadi faktor utama memperparah korupsi. Kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman memperlihatkan pola penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi. Untuk memutus mata rantai politik dan korupsi, penelitian ini merekomendasikan reformasi pendanaan politik, penguatan sistem pengawasan, pendidikan antikorupsi sejak dini, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Upaya-upaya ini penting untuk membangun sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

References

ACLC KPK. (2023, Oktober 8). Beberapa kasus korupsi di DPR dan dampaknya. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya

Duwila, Iwan. 2021. Politik Transaksional Dalam Pilkada : Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula.Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora, Volume 1 Nomor 1

Kompas.com. (2022, 4 Februari). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP Yang Sempat Hebohkan DPR Hingga Seret Setya Novanto. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya?page=all

Narendra, Patriawati. 2020. Politik Transaksional dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Indonesia. https://utama.tegalkab.go.id/news/view/artikel/politik_transaksional_dan_implika sinya_terhadap_pembangunan_indonesia_20200929081005

Putri, Z. (2020, 29 April). Terbukti Terima Suap, Eks Anggota DPR Sukiman Divonis 6 Tahun Bui. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-4996297/terbukti-terima-suap-eks-anggota-dpr-sukiman-divonis-6-tahun-bui

Tempo.co. (2020, 6 Mei). Suap Impor Bawang, Hakim Vonis Nyoman Dhamantra 7 Tahun Penjara. https://www.tempo.co/politik/suap-impor-bawang-hakim-vonis-nyoman-dhamantra-7-tahun-penjara-624841

Zabar, T. (2022, 7 Februari). Korupsi Kepala Daerah. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah

Downloads

Published

2025-06-09

Citation Check