Bureaucracy Reform in Improving Integrated District Administrative Services
DOI:
https://doi.org/10.33603/jshr.v2i2.7603Keywords:
Bureaucracy Reform, Administrative Services, PatentAbstract
References
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Moleong, Lexy J.2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Prasojo, Eko. 2009. Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta: Salemba Humanika.
Ratminto, dan W.S. Atik. 2014. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sedarmayanti. 2017. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistiyo, Eko, Budi, Moh. Waspa Kusuma Budi, 2009. Birokrasi Publik Perspektif Ilmu Admnisitrsi Publik. Bandar Lampung: CV Badranaya.
Widjaja, HAW. 2011 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Zauhar, Soesilo. 2002. Rfeormasi Administrasi (Konsep, Dimensi, dan Strategi) Jakarta: PT Bumi Aksara.
Legislation
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan secara Daring (Dalam Jaringan)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Peraturan Menteri Pendayangunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015
Peraturan Menteri Pendayangunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sasaran Reformasi Birokrasi
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
JSHR (Journal Socio Humanities Review) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.