Bureaucracy Reform in Improving Integrated District Administrative Services
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Moleong, Lexy J.2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Prasojo, Eko. 2009. Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta: Salemba Humanika.
Ratminto, dan W.S. Atik. 2014. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sedarmayanti. 2017. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistiyo, Eko, Budi, Moh. Waspa Kusuma Budi, 2009. Birokrasi Publik Perspektif Ilmu Admnisitrsi Publik. Bandar Lampung: CV Badranaya.
Widjaja, HAW. 2011 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Zauhar, Soesilo. 2002. Rfeormasi Administrasi (Konsep, Dimensi, dan Strategi) Jakarta: PT Bumi Aksara.
Legislation
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan secara Daring (Dalam Jaringan)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Peraturan Menteri Pendayangunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015
Peraturan Menteri Pendayangunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sasaran Reformasi Birokrasi
DOI: http://dx.doi.org/10.33603/jshr.v2i2.7603
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.