POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN ( ILLEGAL FISHING ) DI INDONESIA

Penulis

  • Mawardi Khairi

Abstrak

The demand for changes in law sector (political law), particularly in maritime and
fishery sector, have the consequences of changes to happen. Thus, can be observed for the last
24 years (1985-2014) and has been changed twice, respectively, Undang - Undang Nomor 9
Tahun 1985 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
The changes shows that laws are made to suit society needs and social
development, based on theories and law changer aspect. Fishery crime in Indonesia’s
territory are dominated by IUU fishing (Illegal, unreported and unregulated fishing).
The even rising number of illegal fishing crime that caused financial less to Indonesia
has made the government to produce law instruments outside of laws concerning fishery
in order for enforcement of law and justice.
Keywords : political law, law enforcement, and illegal fishing

Unduhan

Diterbitkan

2016-08-06

Terbitan

Vol 17 No 2 (2016)

Bagian

Artikel

Lisensi

Penulis yang menerbitkan karyanya ke jurnal ini setuju dengan persyaratan berikut: Penulis menyerahkan hak cipta dan memberikan hak penerbitan pertama kepada jurnal, dengan karya yang secara serentak dilisensikan di bawah Lisensi: Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 Internasional License yang memungkinkan orang lain membagikan karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.