IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Sari

Fenomena demokrasi di Indonesia ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan
saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi
dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua perkembangan demokratisasi maupun globalisasi,
menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang
sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami
pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator.
Prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi kita sangat jauh dari
nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang
berdaulat. Tidak hanya itu, mulai masa orde - reformasi, eksistensi PNS (ambtennar)
merupakan jabatan terhormat yang begitu dihargai tinggi dan diidolakan publik, khususnya
jawa, sehingga filosofi PNS sebagai pelayan publik (public servant) dalam arti riil
menghadapi kendala untuk direalisasikan. Hal ini terbukti dengan sebutan pangreh raja
(pemerintah negara) dan pamong praja (pemelihara pemerintahan) untuk pemerintahan yang
ada pada masa tersebut yang menunjukkan bahwa mereka siap dilayani bukan siap untuk
melayani.
Di samping itu, kendala infrastruktur organisasi yang belum mendukung pola
pelayanan prima yang diidolakan. Hal ini terbukti dengan belum terbangunnya kaidahkaidah
atau prosedur-prosedur baku pelayanan yang memihak publik serta standar kualitas
minimal yang semestinya diketahui publik selaku konsumennya di samping rincian tugastugas
organisasi pelayanan publik secara komplit.