PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN CIREBON

Sari

Hak asasi anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi anak, disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami anak seperti kekerasan fisik dan psikis, tidak terpenuhinya hak anak di berbagai bidang ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain. Pengaturan dalam bentuk hukum nasional sangat perlu untuk dijabarkan dalam bentuk penyusunan produk hukum daerah sebagai bentuk kebijakan pengaturan terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dan dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai antara lain : Pendekatan perundang-undangan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hokum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016. Kabupaten Cirebon terdapat Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, walaupun Kabupaten Cirebon secara khusus belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Anaka Kabupaten Cirebon mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak sangat besar.