EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN INDRAMAYU
DOI:
https://doi.org/10.33603/reformasi.v8i2.10972Kata Kunci:
Evaluasi Implementasi Kebijakan, Layanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Abstrak
Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Indramayu. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, keterbatasan sosialisasi terkait aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah, serta adanya keluhan dari pemohon mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya rekomendasi teknis dari instansi terkait. Selain itu, pelayanan perizinan juga terkendala karena instansi teknis belum terintegrasi dalam satu lokasi, sehingga pemohon IMB harus mendatangi masing-masing instansi secara terpisah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan pada evaluasi kebijakan pelayanan IMB berdasarkan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kesesuaian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pelayanan IMB di Kabupaten Indramayu secara umum sudah berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting, khususnya pada aspek efektivitas, kesetaraan, dan responsivitas. Dari sisi efektivitas, realisasi penerbitan IMB belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada aspek kesetaraan, sosialisasi program IMB belum merata hingga tingkat desa. Sedangkan dari sisi responsivitas, masih terdapat keluhan pemohon terkait persyaratan rekomendasi teknis dari instansi teknis, terutama akibat lemahnya koordinasi antarpejabat yang berwenang
Referensi
Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy: Tenth Edition. Published by Prentice Hall
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Danim, Sudarwan dan Darwis. 2003. Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan & Etik. Jakarta: EGC
Effendi, Sofian. 2000.
Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: MAP-UGM.
Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press).
Moleong, Lexy J. 2000.
Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho D, Riant. 2009. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Media Elex Komputindo.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Citation Check
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Ario Joko Sukmanto

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal REFORMASI, Sekolah Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Swadaya Gunung Jati as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.Â
Jurnal REFORMASI, Universitas Swadaya Gunung Jati and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal REFORMASI are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.