IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI KARTU TANDA PENCARI KERJA ONLINE DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA

Abstrak

Penelitian ini berjudul “ Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online Di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. ” Judul ini diangkat karena tahap E-Government yang sedang berlangsung masih berada dalam fase awal atau yang dikenal sebagai tahap persiapan. Terdapat banyak batasan yang dihadapi oleh pihak dinas, terutama terkait pelaksanaan kartu tanda pencari kerja secara online, karena masih menggunakan aplikasi yang tidak sepenuhnya mendukung. Aplikasi yang dipakai berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, akses yang ada juga belum ditingkatkan secara optimal, dan dari segi dana untuk proyek E-Government masih kurang memadai, yang menyebabkan banyaknya kendala dalam penerapannya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur. Penelitian di lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan informan kunci dan informan tambahan. Studi literatur didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal ilmiah, karya akademis, dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan E-Government berlangsung melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online yang telah disediakan untuk publik. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Informan terdiri dari kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Masyarakat sebagai informan utama yang terlibat dalam pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja. Selain itu, terdapat informan pendukung yang terdiri dari beberapa kepala seksi di dinas tersebut dan bagian Operator AK/1. Berikut adalah hasil penelitian: 1). Terdapat kurangnya pemahaman dari pemimpin mengenai E-Government sehingga informasi yang diperoleh saat wawancara kurang memuaskan, terutama dalam hal pengembangan aplikasi. 2). Kurangnya pengembangan informasi yang tersedia untuk masyarakat menyebabkan ketidakjelasan bagi pemohon Kartu Tanda Pencari Kerja. 3). Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan E-Government masih minim. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan melanjutkan ke tahap berikutnya, pihak dinas perlu melakukan perbaikan terus-menerus, sehingga pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja Online dapat berkembang dan mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan secara efektif, hemat waktu, dan biaya