KOORDINASI DALAM PEMBINAAN PENYAKIT MASYARAKAT DIKABUPATEN MAJALENGKA

Abstrak

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul "Koordinasi dalam Pembinaan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Majalengka: Studi Kasus Wanita Tuna Susila di Kecamatan Jatiwangi." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya praktik prostitusi di Kabupaten Majalengka, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Perlu dicatat bahwa kegiatan tersebut tergolong ilegal dan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pengawasan serta penegakan hukum di daerah tersebut. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penjangkauan. Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi studi difokuskan pada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Majalengka. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinas Sosial, serta Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dari Satpol-PP Kabupaten Majalengka. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi yang diakui. Teori yang diadopsi dalam penerapan prinsip S. Pamudji mencakup beberapa konsep penting, antara lain: (1) Koordinasi seharusnya dimulai desde awal proses; (2) Koordinasi merupakan suatu tahapan yang bersifat kontinyu; (3) Dalam setiap kemungkinan, koordinasi harus mencakup serangkaian pertemuan yang berlangsung secara bersama; serta (4) Perbedaan pandangan harus diutarakan secara terbuka dan dianalisis hubungannya dengan keseluruhan konteks yang ada.