IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KOTA CIREBON

(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) CIREBON)

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan di Indonesia. Harapan awal dari kebijakan bebas visa kunjungan ini adalah untuk memberikan dampak positif serta manfaat bagi kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan ini justru membuka akses yang dapat merugikan kepentingan negara, terutama bagi para pendatang, pekerja, dan pengusaha asing yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Tingginya angka pelanggaran imigrasi disebabkan oleh penyalahgunaan fasilitas ini, di mana kebanyakan pelanggaran terjadi karena warga negara asing bekerja tanpa memiliki izin kerja yang sah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami sejauh mana penerapan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan tersebut, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Keimigrasian, sementara Informan Pendukung adalah Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Widodo (2010:96), yang menjelaskan ada empat faktor, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi. Dari temuan-temuan di lapangan serta hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing di Kota Cirebon, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari penilaian penulis bahwa dimensi yang dianggap sudah cukup optimal, seperti Disposisi (Pengawasan) dan Struktur Birokrasi (Penggunaan SOP, Pembagian tugas dan tanggung jawab). Sementara itu, dimensi yang masih dinilai kurang optimal mencakup Komunikasi (Sosialisasi, Koordinasi), Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Non-Manusia), serta Disposisi (Pelatihan).