PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK MENGGUNAKAN ELEKTRONIK GOVERMENT (E-Government )
DOI:
https://doi.org/10.33603/reformasi.v7i1.10896Kata Kunci:
e goverment, pelayanan, publik, teknologi, digitalAbstrak
Perkembangan teknologi digital bisa dimanfaatkan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam sektor kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemanfaatan e-Government dalam penggunaan teknologi digital untuk layanan publik. Metode yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi yang sangat mendesak untuk dilakukan demi mempercepat pelayanan kepada warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat dapat dengan cepat mengakses pemerintah, dan keterhubungan antar daerah bisa lebih mudah dipantau. Kesimpulannya, melalui e-Government, terdapat peluang untuk saling mempromosikan dan mengontrol daerah dengan lebih efisien. Namun, untuk negara sebesar Indonesia, yang memiliki lebih dari 14 ribu pulau, menciptakan satu platform yang seragam akan sangat sulit. Satu platform tidak dapat diterapkan secara umum untuk semua wilayah. Selain itu, sintesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Electronic Government sangat berguna dalam pelayanan publik karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai pelayanan tersebut.
Referensi
Alfian Adi Prasetyo dan Herbasuki Nurcahyanto. 2014. Analisis Pengembangan E-Government di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang)
Hamidah Nur Rahmawati. 2015. Implementasi E-Government dalam Pelayanan
Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan
Hariadi Danu. 2011. Analisis Kebijakan Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Perekonomian. Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Sebelas Maret Srakarta.
Idrus Iqbal Aidar, Zakiyah Ummi, Hodiyah Lisa. 2017. Kajian Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor.
Implementasinya edisi revisi. Yogyakarta : Gava Media
Indrajit Richardus Eko. 2004. Electronic Government Strategi Pembangunan
Izzati Berlian Maulidya. 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Publik E-Government (Government To Citizen) Terhadap Penciptaan Public Value (Studi Kasus: Kota Surabaya. Fakultas Teknologi Informasi. Institut
Kartanegara. Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara. Vol. 12 No. 1.
Komarudin. 2014. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Bandung: Genesin
Kuswana Dadang. 2011. Metode Penelitian Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia
Mahdanisa Dinda dan Nurlim. 2018. Analisis Penerapan E-Government Dalam
Moleong, Lexy J. 2016 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Muhammad Fatchuriza danTeguh Adi Prasojo. 2021. Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal.
Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai
PREINEXUS
Rahayu Amy YS, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti. 2020. Pelayanan Publik dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta : Graha Ilmu
Rosdakarya
Siew Lim Siew. Low Yin Leng.2015. E-Government in Action: Singapore Case
Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta : ANDI
Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sebelas Maret Srakarta.
Study. University of Nebraska, Lincoln.
Suaedi Falih, Bintoro Wardiyanto. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Volume 2. No.2
Wibowo Sri Danang, Irwan Abdullah, Muhadjir Darwin. 2014. The Growth of EGovernment in the Government of Yogyakarta City. Study Program: Policy Study, Graduate School. Gadjah Mada University.
Yusuf Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan Penelitian
Peraturan :
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintaham Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Citation Check
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Suhendra Suhendra, Retno Widyani, Mus Nilamcaya, Azis Rudiansyah
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal REFORMASI, Sekolah Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Swadaya Gunung Jati as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.Â
Jurnal REFORMASI, Universitas Swadaya Gunung Jati and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal REFORMASI are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
