PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN VCD/DVD

(Studi Kasus di Kota Cirebon)

Abstrak

Terdapat sejumlah besar kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang, jika tidak ditangani secara tepat waktu, dapat mengancam reputasi Indonesia di hadapan komunitas internasional. Selain itu, hal ini juga berpotensi menghambat arus investasi ke dalam negeri. Selain itu, hal tersebut akan menghambat daya saing produk ekspor yang dihasilkan di Indonesia, khususnya dalam sektor tekstil dan pakaian, yang ditujukan untuk dipasarkan ke negara-negara asing. Penegakan hukum terhadap pedagang VCD/DVD bajakan di Kota Cirebon menunjukkan tingkat prevalensi yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Cirebon bahkan dikabarkan mengumpulkan pendapatan dari perdagangan VCD/DVD bajakan yang berlangsung di trotoar, sementara sirkulasi dan perdagangan barang bajakan tersebut dibiarkan berlangsung di pusat perbelanjaan di wilayah tersebut. Apakah fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk perlindungan serta ketidakaktifan pemerintah kota Cirebon dalam mengatasi peredaran VCD/DVD bajakan? Atau dapatkah hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak atau cukai yang dikenakan pada VCD/DVD, termasuk pula pada produk yang tidak dikenakan pajak?