Analisis Tren Penganggaran Bencana di Daerah Rawan Bencana: Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Selatan

Abstract

Abstract

This study aims to analyze trends of disaster management budgeting and its dynamics in the Indonesian local government context. Using a case study approach, this study collected data from the budgeting period of 2014 to 2019 followed by interviews with key actors in disaster budgeting. Most of the previous studies adopted quantitive research designs that lack in-depth analysis of the disaster budget dynamics. The results show that the disaster budget has fluctuated with an average annual budget is 3.29% from the total budget. The disaster budget is allocated not only in the agency for local disaster management/ALDM (or Badan Penanggulanan Bencana Daerah/BPBD) but also in other several departments. The disaster budgeting follows the local budget mechanism, focuses merely on emergency response and post-disaster phases, rather than pre-disaster stages. This study revealed the limitation of disaster budgeting in the Indonesian local government.  Study on local government disaster management using case study still scanty.

Keywords: Disaster budget; Disaster management; Local government; Disaster budgeting. behavior

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren anggaran penanggulangan bencana dan dinamikanya di pemerintahan kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terkait dengan anggaran kebencanaan dan dinamikanya pada konteks pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus masih sangat terbatas. Hampir semua studi mengenai kebencanaan menggunakan desain riset kuantitatif yang kurang melakukan analisis mendalam mengenai dinamika penganggaran bencana di daerah rawan bencana. Data dikumpulkan dari dokumen anggaran tahun 2014 s.d. 2019 dan wawancara terhadap aktor kunci yang terlibat dalam penganggaran bencana. Hasil penelitian menunjukkan tren anggaran bencana fluktuatif dengan rerata 3.29% per tahun. Anggaran bencana dialokasikan tidak hanya di satu dinas saja, yaitu Badan penanggulangan bencana daearah/ BPBD, melainkan juga dijumpai di instansi lainnya. Kelemahan mendasar penganggaran bencana di daerah adalah terlalu fokus pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana dan mengabaikan aspek pra bencana atau pencegahan bencana. Penelitian ini mengungkap kelemahan penganggaran bencana di pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan karakteristik dasar dan keunikan bencana.

Kata kunci: Anggaran bencana; Penanggulangan bencana; Pemerintah daerah; Perilaku penganggaran bencana.