PERAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (PENELITIAN PADA 36 SKPD PROVINSI JAWA TENGAH)

Sari

Pada bulan juni tahun 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), menyatakan bahwa  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2006  kembali dalam posisi opini "disclaimer" (tidak menyatakan pendapat) ironisnya hal itu terjadi hampir selama tiga tahun berturut-turut sejak 2004 hingga tahun 2007, hal ini menandakan bahwa hampir belum terdapat kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara kita ini. Bukankah semestinya kualitas LKPP (termasuk laporan keuangan kementerian /lembaga negara) dan LKPD diperbaiki dari tahun ke tahunnya meskipun sedikit.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data yang dilakukan, penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Adapun yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah mengenai hasil pemeriksaan/audit atas LKPD dikaitkan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD  dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan transparansi yamg cukup signifikan tetapi dari segi akuntabilitas belum mengalami peningkatan. Lalu penulis menarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji hipotesis ternyata  audit baru dapat meningkatkan transparansi tetapi belum dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.