PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN SERBANEKA DI SEKOLAH

Sari

Media pembelajaran serbaneka di sekolah-sekolah di setiap daerah di Indonesia tentu dapat terpenuhi jika daerah-daerah tersebut dengan kota, atau terletak di ibukota provinsi, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Fenomena tersebut kemudian disajikan secara apa adanya dan diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi, hasil penelitian kemudian dilakukan proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna dalam mencari solusi permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah dengan adanya ketersediaan papan dan display, media tiga dimensi, media teknik dramatisasi, adanya akses ke sumber belajar pada masyarakat, serta adanya media belajar terprogram (media yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya, media yang memerlukan keahlian khusus misalnya, dan media yang tidak bergantung kehadiran guru misalnya). Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, media pembelajaran (serbaneka) yang lengkap guna menunjang kegiatan pembelajaran, serta pemerataan kualitas Pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan lebih memberikan perhatian terhadap wilayah 3T sehingga 62 daerah (kabupaten) dapat merasakan akses yang sama di sektor Pendidikan, khususnya sasaran dana operasional sekolah harus tepat digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran.