IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA CIREBON (Studi Kasus di Jalan Pekiringan)
Sari
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Kemacetan
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abidin, S. Z. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Agus, Erwan dan Dyah Ratih, 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Lexy. J. Moloeng, 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Pubik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan Kedua enam. Bandung: Alfabeta
Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kualilatif, Kuantitatif, dan Rdb, Bandung: Alfabeta
Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
Winarno, Budi. 2016. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, dalam pasal 95 ayat (1)
UU 22 Tahun 2009 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 47 Tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Peraturan Pemerintah Noor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2001 Tentang kewenangan dibidang teknis perhubungan dibentuk organisasi tata kerja perhubungan kota Cirebon
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 22.I Tahun 2004 dengan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kota Cirebon
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 28 Desember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon
Sumber-Sumber Lainnya
Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2021
Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2022
Admin Bidang PKIP. 2020. Pemda Kota Cirebon Berupaya Kurangi Tingkat Kemacetan Lalu Lintas
Kaweri, Yn. 2015. Pengertian Kemacetan Lalu Lintas.
http://e-journal.uajy.ac.id/11962/3/TS142932.pdf
Nugroho, sbm. 2018. Analisis Prioritas Kebijakan Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Tanggerang Selatan. Media Ekonomi dan Manajemen. Vol 33, (2), 164-174
Sari, Feby Anisia Purnama. 2011. Analisis Kebijakan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Teuku Umar.
https://www.cirebonkota.go.id/2020/wali-kota-pemda-kota-cirebon-berupaya-untuk-kurangi-tingkat-kemacetan-lalu-lintas/
DOI: http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.7648
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.