EVALUASI KINERJA DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (STUDY TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KABUPATEN BREBES PERIODE 2014-2019)

Ipik Permana, Warsudi Warsudi

Sari


Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2014-2019 dalam mencapai Perda Brebes belum optimal. Sejumlah dampak terhadap kepentingan masyarakat, bisnis lokal, dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes karena isu-isu strategis untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Teori yang digunakan adalah tentang kinerja, yang meliputi; produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas, daya tanggap dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai Perda belum optimal. Terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari 171 rancangan peraturan daerah, hanya 56 yang disahkan. Selain itu, materi dan aspirasi belum dioptimalkan melalui mekanisme inisiatif yang tepat dari Dewan, lebih banyak proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sosialisasi Perda belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pertanggungjawaban, mekanisme administrasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 sudah berjalan cukup baik, meskipun diperlukan upaya pembenahan melalui analisis substantif dan responsif terhadap kebutuhan Perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A.F.Stoner James, DKK, 1996, Manajemen, Edisi Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.

Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta: CV Rajawali.

Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia.

Richard L. Daft. West Publishing Company, 1989 – Organization

Dale Timpe. 2001. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia, Kinerja/. Performance. Jakarta : Elex Media Komputindo

Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Gibson, James L. et al. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara

Hessel, Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Kuswadi. 2004. Cara Mengukur Kepuasan Karyawan. Jakarta: PT Elex Media Computindo

Marbun, B.N. 2002. DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, J. Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prawirosentono, Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Robbins Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi. Index. Jakarta

Soeprihanto, J. 2001. Penilaian Kinerja dan pengembangan Karyawan. Yogyakarta: BPFE.

Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2006. Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan. Jogjakarta: Usaha Keluarga.

Yuki, G. 1994. Kepemimpinan dalam Organisasi, terj. Jusuf Udaya, Prehalindo. Jakarta

Yunita, R. 2004. Memahami Tugas dan Fungsi Wakil Rakyat. dalam Agung Djojosoekarto, Rian Nugroho, Rahmi Yunita, &. Diana Fawzia (Ed), Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demokrasi Baru. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI.

Jurnal Penelitian

Stin Sahyutri Soekarno. 2018. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kota Magelang dalam Pembentukan Perda. Kota Magelang.

Hamdi Fajar. 2015. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. Kabupaten Kapuas Hulu.

Thomy Loda, dkk 2019. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halahera Barat

Idhan Dominggus. 2017. Analisis Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Daerah Pemekaran. Kabupaten Pulau Moratai.

Sri Wulan. 2019. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Perda Tahun 2015-2018

Regulasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Publikasi Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah Sebagai Law And Human Right Center.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai Undang-undang Pemerintahan Daerah

Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Badan Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 24 tahun 2014 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes




DOI: http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5946

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 International License
execute(); ?>