PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Tomy Michael

Sari


Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana status Pulau Sentinel dalam hukum lau internasional dan menggunakan metode penelitia pendekatan. Pulau Sentinel sebagai pulau yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum seperti adanya izin dari Pemerintah India untuk mengunjunginya dan laranagan untuk mengunjungi di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian metode pendekatan empiris yuridis, yaitu dimana penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Di dalam perspektif UNCLOS 1982, pulau buatan tidak diperinci secara detail karena pulau masih menganut pemahaman akan ekonomis padahal pulau buatan untuk saat ini adalah suatu kebutuhan di suatu negara. Keleluasaan ini secara tertulis diatur dalam Pasal 87 UNCLOS 1982 dimana laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Sebagai kesimpulannya Pulau Sentinel termasuk pulau alami yang tidak berpenghuni. Pemberian pulau alami dikarenakan pulau ini ada dan tidak merupakan pulau buatan dalam perspektif UNCLOS 1982. Sementara pemberian nama pulau tidak berpenghuninya karena adanya larangan dari Pemerintah India dengan argumen tidak menghuni untuk menjaga keberlangsungan hidup dari suku asli tersebut.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Astra Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, Desember 2019 ISSN: 2301-7295 e-ISSN: 2657-2494.

Beckman, R. C. and Schofield, C. H. (2014). Defining EEZ claims from islands: A potential South China Sea change. International Journal of Marine and Coastal Law, 29 (2), 193-243.

David D. Caron & Henry N. Scheiber, Bringing New Law to Ocean Waters, Publications on Ocean Development, 2004.

Fedelyn A. Santos, Beating The Deadline: Archipelagic State Compliance Under UNCLOS Article 47, World Maritime University, Sweden, 2008.

FISHERIES CASE (United Kingdom v. Norway) International Court of Justice December 18, 1951 General List No. 5.

Francesca Galea, Artificial Islands in The Law of the Sea, Faculty of Laws University of Malta May 2009.

Hutchison, Abigail, ‘The Whanganui River as a Legal Person’, Alternative Law Journal, 2014

I Wayan Kartika, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014.

Iqbal, Imrana and Pierson, Charles (2017) "A North-South Struggle: Political and Economic Obstacles to Sustainable Development," Sustainable Development Law & Policy: Vol. 16: Iss. 2, Article 4.

Jyoti Dwivedi, The Dependence of Andaman and Nicobar Island Tribal Communities on Herbal Remedies, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT) e-ISSN: 2319-2402, p-ISSN: 2319-2399.Volume 9, Issue 11 Ver. II (Nov. 2015), PP 45-53.

Levy, J. K., P. C. Crawford, M. R. Lappin, E. J. Dubovi, M. G. Levy, R. Alleman, and others, ‘Infectious Diseases of Dogs and Cats on Isabela Island, Galapagos’, Journal of Veterinary Internal Medicine, 2008

Lister, Natasha, and Ema Muk-Pavic, ‘Sustainable Artificial Island Concept for the Republic of Kiribati’, Ocean Engineering, 2015

Malcolm N. Shaw QC, International Law Sixth Edition, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK, 2008.

Mazen Adi, The Application of The Law of The Sea and The Convention on The Mediterranean Sea, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division for Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs, The United Nations New York, 2009.

Michael, Tomy, ‘RIGHT TO HAVE RIGHTS’, Mimbar Keadilan, 2017, 106

Minarti Harahap, Irma, Achmad Fahrudin, and Yusli Wardiatno, ‘Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan Kabupaten Sukabumi (Collaborative Management of Sea Turtle Pangumbahan Marine Protected Area, Sukabumi District)’, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 2015

Novianto, Rizal Dwi, Dimas Agung Firmansyah, and Naufal Adi Pratama, ‘PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2020

O’Donnell, Erin, and Julia Talbot-Jones, ‘Three Rivers Are Now Legally People – but That’s Just the Start of Looking after Them’, The Conversation, 2017

Prasenja, Yanelis, ‘Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekominawisata Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo’, Majalah Geografi Indonesia, 2018

Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs, 5 Feb 2019, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1562728, diakses 6 Februari 2020.

Rochette, Julien, Glen Wright Iddri, Kristina M Gjerde Iucn, Thomas Greiber, Sebastian Unger Iass, and Aurélie Spadone Iucn, ‘A New Chapter for the High Seas?’, Issue Brief IDDRI Oceans and Coastal Zones, 2015

Sondakh, Bernard Kent, ‘PERAN TNI AL DALAM PENGAMANAN DAN PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR RI’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017

Wuryandari, Ganewati, and Sandy Nur Ikfal Raharjo, ‘Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan’, Masyarakat Indonesia, 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


execute(); ?>